Kelompok ini menggarap ±30 hektare lahan di Gebang Udik dengan komoditas utama padi (100 hari), bawang merah (3 bulan), jagung (2 bulan), dan tebu. Permodalan bawang merah mencapai sekitar Rp150 juta dengan potensi keuntungan hingga Rp50 juta per panen. Produksi padi mencapai ±7 ton gabah per hektare dengan harga Rp6.500/kg. Traktor yang telah digunakan selama 3 bulan terbukti sangat efisien—mengolah 1 hektare lahan hanya dari pukul 07.00–13.00, dibandingkan 5 hari jika memakai kerbau.Perawatan dilakukan rutin, oli sudah diganti, dan hingga kini belum pernah mengalami kerusakan. Kesuburan tanah tetap dijaga dengan pemupukan terukur; sempat menggunakan pupuk organik namun karena pertumbuhan gulma meningkat, kembali menyeimbangkan dengan dolomit.

Di balik capaian produksi tersebut, masih ada tantangan nyata. Mekanisme pembelian solar bersubsidi yang harus menggunakan barcode membuat petani kerap membeli eceran dengan selisih harga hingga Rp1.200 per liter; kebutuhan rata-rata 20 liter per hektare tentu menambah beban biaya. Meski pupuk subsidi kini lebih mudah diakses dan harganya menurun, persoalan infrastruktur jalan usaha tani di Gebang, Gebang Udik, dan Gebang Mekar yang rusak turut menghambat distribusi hasil panen. Dari sisi sosial, Pak Edi menyampaikan penghasilan sekitar Rp2,75 juta per bulan, belum memiliki rumah pribadi, dan satu rumah dihuni tiga kepala keluarga—akses pembiayaan perumahan masih sangat sulit. Data permodalan dan keuntungan kelompok ini penting dicatat secara tertulis sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Menanggapi aspirasi tersebut, Prof. Rokhmin—sebagai anggota Komisi IV DPR RI—menjelaskan bahwa dukungan alsintan seperti traktor terus diperjuangkan dengan kuota sekitar 40 unit per tahun, meski belum semua petani bisa terfasilitasi. Ia menekankan bahwa kemajuan pertanian bertumpu pada kebijakan kredit yang murah dan mudah diakses, pembangunan infrastruktur, peningkatan teknologi, serta jaminan sarana produksi dan harga pasar.

Bantuan yang sudah diberikan harus dirawat dengan baik, dan jika ada kendala segera berkoordinasi dengan Dinas Pertanian agar usaha tidak menurun tanpa pendampingan.

Dengan data yang kuat, sinergi kebijakan, dan keberpihakan nyata, kesejahteraan petani bukan sekadar harapan—tetapi target yang bisa diwujudkan